Pelaihari – Komandan Kodim (Dandim) 1009/Tla Letkol Inf Indar Irawan, S.E., M.Han., diwakili Kepala Staf Distrik Militer (Kasdim) 1009/Tla Mayor Inf Sarjito menghadiri Zoom Meeting Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2023 bersama Mendagri RI, bertempat di VVIP Lounge Kantor Bupati Tanah Laut Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Senin (06/03/2023).
Rapat koordinasi diawali dengan pemaparan materi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Bpk. Tito Karnavian, yang menyampaikan bahwa Inflasi Nasional pada bulan Februari naik menjadi 5,47% dibandingkan dengan bulan Januari yang hanya sebesar 5,28%.
“Hal ini tentunya menjadi perhatian kita baik pusat maupun daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, agar kita mampu menekannya. Karena dampak inflasi akan menimbulkan efek dimana harga barang, jasa, transportasi otomatis naik,” ungkapnya.
“Dalam pengendalian inflasi daerah setiap kepala daerah wajib memperkuat kerjasama antar daerah melalui pemenuhan komoditas dari daerah yang surplus dengan daerah yang kekurangan komoditas, serta menjalin koordinasi untuk hambatan dan kendala baik transportasi barang/jasa,” tutur Mendagri.
“Tentunya apresiasi yang luar biasa kepada para kepala daerah yang telah konsisten mengendalikan inflasi di daerahnya. Seperti diantaranya beberapa daerah yang konsisten tingkat inflasinya dibawah rata-rata nasional yakni Kab. Sumba Timur (3,57%), Kota Tarakan dengan (4,10%), Provinsi DKI Jakarta (4,07%). Meskipun ada beberapa wilayah yang tingkat Inflasinya diatas rata-rata nasional seperti Provinsi Sumatera Barat (6,87%), Kota Bandung (7,50%), Kab. Kota Baru (7,88%),” tutur Mendagri.
Lebih lanjut Mendagri menyampaikan bahwa hasil pengendalian Inflasi akan dibacakan setiap minggunya sesuai dengan instruksi dari Bapak Presiden, sehingga setiap daerah yang tingkat inflasinya diatas rata-rata nasional dapat menyampaikan kendala dan hambatan yang dialami dan solusi untuk mengatasinya. Serta bagi Provinsi, Kabupaten/Kota tingkat inflasinya dibawah rata-rata nasional agar memberikan Best Practice pengendalian inflasi sehingga dapat diikuti oleh daerah lain.
